Pentingnya Peran Masyarakat dalam Lindungi Keluarga dari Ancaman DBD

DALAM upaya memperkuat pengendalian serta pencegahan dengue atau demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia, Farid Nila Moeloek Society bekerja sama dengan Bio Farma dan PT Takeda Innovative Medicines.

Ketiganya berkolaborasi menggelar Diskusi Publik “Pentingnya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga terhadap Ancaman Dengue”.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik secara daring maupun luring, dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Kasus Dengue Capai Rp1,3 Triliun Setahun

Indonesia sebagai negara endemik dengue, masih menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.

DBD Renggut 764 Jiwa

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga minggu ke-52 pada tahun 2023, terdapat 98.071 kasus di Indonesia, dengan kematian sebanyak 764 jiwa.

Dengue atau biasa kita kenal dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit dengan urgensi yang tinggi di Indonesia.

Semua orang memiliki risiko yang sama untuk terjangkit, terlepas dari usia, strata sosial, atau di mana mereka tinggal.

Penyakit ini dapat sangat berbahaya karena menyebabkan kematian. Namun, sampai dengan saat ini belum ada pengobatan khusus yang spesifik untuk mengobati DBD.

Baca juga: Vaksin Dengue untuk DBD Direncanakan Masuk Program Imunisasi Nasional

Dibutuhkan sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat untuk dapat menanggulangi DBD secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan dari satuan unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga.

Keluarga memegang peranan yang krusial dalam pencegahan penyebaran virus dengue dan meningkatkan perlindungan terhadap komunitas.

Ketua dan Pendiri FNM Society, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. A Moeloek, Sp.M(K), mengatakan, “Acara ini kami lakukan guna mengaktivasi peran dari masyarakat dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan DBD di tingkat terkecil, yaitu keluarga.”

Prof. Nila juga menambahkan bahwa beban yang ditimbulkan oleh penyakit DBD berdampak signifkan, baik secara sosial maupun ekonomi.

“Pasien yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian, dan hal ini berisiko lebih tinggi pada anak-anak,” jelasnya.

Baca juga: Duh! Kasus DBD di Sulawesi Tenggara Terus Melonjak, 34 Pasien Dalam Satu Minggu

“Kalau sudah begitu, bukan hanya keluarga yang dirugikan – mulai dari biaya yang dikeluarkan, rasa cemas dan khawatir – tetapi apabila terjadi secara luas bisa menimbulkan kerugian pada negara,” ucap Prof.Nila/

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) , Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD., Ph.D., mengatakan,“Dalam 10 tahun terakhir, kasus dengue/DBD di Indonesia meningkat seiring dengan pergantian iklim. “

“Biasanya mulai naik di bulan November, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari. Apalagi dengan suhu panas yang sekarang dibawa oleh El Nino,” jelasnya. “Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara endemik dengan kasus tertinggi. Sebagian besar kabupaten/kota mempunyai incidence rate >10/100.000, tetapi ada 26 kabupaten/kota yang sudah mencapai incidence rate >10/100.000,” terang Wamenkes.

Oleh karena itu, dijelaskan Prof.Dante, pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi terkait gerakan masyarakat seperti program 3M Plus. Sejauh ini, 3M Plus masih menjadi program yang cukup efektif.

Baca juga: Kemitraan Publik dan Swasta Dorong ‘Nol Kematian Akibat Dengue 2030’

Namun memang, selain dengan memperkuat program pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan upaya yang lebih inovatif untuk pengendalian DBD di Indonesia, seperti pengembangan teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin.

Pemerintah menyambut baik intervensi inovasi melalui vaksin dalam penanganan DBD.

“Untuk itu, kami berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti FNM Society dan Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), guna mencapai target utama ‘Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030’” tutur Prof. Dante.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS. menyampaikan,“Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 berkomitmen untuk mengendalikan DBD sebagai bagian dari strategi peningkatan pengendalian penyakit.”

Dr. Maxi juga mengusulkan,“Program introduksi vaksin dengue oleh pemerintah bisa dimulai paling lambat tahun depan (2025).”

Dalam kesempatan sama, Bupati Kabupaten Tabalong, Kalimatan Selatan Dr. Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si  menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan pengendalian dan pencegahan dengue di Indonesia.”

“Program 3M Plus terbukti efektif dalam menanggulangi permasalahan dengue di Indonesia. Tetapi tanpa adanya partisipasi dan komitmen dari masyarakat dalam menjalankannya, program yang bagus ini mungkin belum dapat menjangkau kesuksesan seutuhnya,” jelasnya.

“Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada masyarakat Tabalong, berkat kerja sama yang luar biasa dalam melawan penyebaran demam berdarah dengue,” kata Anang.

“Stimulasi penggerakan masyarakat di Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara 1R1J dan lomba Kawasan bebas jentik, serta dengan dukungan anggaran daerah yang memadai,” jelas Anang.

Di sisi lain Direktur Utama BPJS Kesehatan  Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., memaparkan bahwa beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS dalam hal hospitalisasi dan pengobatan dengue cukup tinggi.

“Di tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 626 miliar.,” katanya..”

Perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Prof. Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, SpPD-KPTI, PhD, menekankan pentingnya proteksi yang lebih luas mengingat virus dengue dapat menyerang anak-anak hingga dewasa bahkan lansia.

“Intervensi terhadap infeksi dengue harus dilakukan secara komprehensif, yakni terhadap agent, host, serta environment-nya,” jelas Prof.Erni.

“Vaksinasi menjadi metode yang sangat penting untuk membantu memberikan perlindungan lebih baik dari ancaman keparahan DBD, yang ada saat ini bisa diberikan bagi kelompok usia 6-45 tahun,” jelasnya.

Baca juga: 50% Pasien Dengue Tidak Merasakan Gejala

Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), menambahkan bahwa jumlah kasus DBD di tahun 2022 dapat ditemukan pada seluruh kelompok usia, di mana 35% ditemukan pada rentang usia 5-14 tahun.

“Angka kematian akibat DBD tertinggi dilaporkan terjadi pada kelompok anak-anak usia 5-14 tahun atau 45% dari seluruh kelompok usia,” jelas Prof.Hartono.

Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menyatakan komitmen Takeda sebagai mitra aktif dari Kementerian Kesehatan dalam edukasi dan pencegahan DBD di Indonesia.

“Pendekatan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan DBD di Indonesia,” jelasnya.

Andreas juga mengajak para pengusaha, masyarakat, serta pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen, lebih aktif dalam melakukan edukasi pencegahan DBD dengan 3M Plus, serta mendapatkan informasi intervensi inovatif dari tenaga kesehatan, salah satunya melalui vaksin DBD. (S-4)

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *